 JAKARTA- Komisi IV DPR-RI mendukung Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao). Dukungan ini disampaikan oleh Drs. H.M. Syarfi Hutauruk, Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI ketika membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR-RI dengan Direktur Jenderal Perkebunan, Achmad Mangga Barani, Rabu, 28/1 pukul 10.00 s/d 14.15 WIB di Gedung Nusantara DPR-RI, Senayan-Jakarta  Dalam Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin H.M. Syarfi Hutauruk membahas tentang Pencapaian Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2008 dan Gernas Kakao 2009-2011, Dirjen Perkebunan hadir bersama 4 (empat) Gubernur dari Daerah/Wilayah Gernas yaitu Gubernur Sulsel, Sulbar, Sulteng dan Sultra. Sementara, dari Komisi IV DPR hadir sebanyak 29 angota dari 51 anggota Komisi IV DPR-RI. Lebih lanjut, untuk memperoleh dukungan yang lebih kuat dan kelanjutan alokasi anggaran yang maksimal dari lembaga legislatif, Komisi IV DPR-RI berjanji secara khusus akan melaporkan Kesimpulan RDP ini kepada Pimpinan DPR-RI. Memang, atas dukungan dari wakil rakyat di DPR ini, tahun 2009 telah dialokasikan anggaran APBN sebesar Rp 1 triliyun. Sedangkan jumlah biaya yang dibutuhkan selama tiga tahun adalah Rp 13,7 triliyun. Dari jumlah tersebut, dari APBN sebesar Rp 2,5 triliyun dan sisanya adalah sharing (kontribusi) dari APBD I dan II, Perbankan (Kredit Revitalisasi Perkebunan), Swasta dan dari petani kakao sendiri.  Komisi IV DPR-RI berpendapat bahwa Gernas ini sangat bermanfaat untuk mendorong dan menggerakkan perekonomian rakyat serta meningkatkan devisa negara. Oleh sebab itu, Komisi yang membidangi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog, dan Dewan Maritim Indonesia ini mengingatkan agar pemerintah baik di pusat maupun di daerah bersungguh-sungguh melaksanakan Gernas ini. Gernas yang akan dilaksanakan tahun 2009-2011 meliputi 9 Provinsi dan 40 Kabupaten dengan luas 450.000 ha. Tabel. Luas Areal Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di Provinsi dan Kabupaten
| No | Provinsi/Kabupaten | Tahun 2009-2011 (dalam Ha) |
| Peremajaan | Rehabilitasi | Intensifikasi | Jumlah |
| I | Sulawesi Tengah 1. Donggala 2. Parigi Moutong 3. Poso 4. Morowali 5. Banggai 6. Toli-Toli 7. Buol 8. Toja Una-Una | 750 750 750 750 750 750 750 750 | 2.000 3.000 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 | 2.400 2.400 2.300 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 | 5.150 6.150 4.950 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 |
| | Jumlah Sulawesi Tengah | 6.000 | 16.400 | 18.100 | 40.500 |
| II | Sulawesi Selatan 1. Bantaeng 2. Bone 3. Soppeng 4. Wajo 5. Sidenreng Rappang 6. Pinrang 7. Enrekang 8. Luwu 9. Luwu Utara 10. Luwu Timur | 500 1.000 1.700 1.800 600 2.200 1.000 2.000 3.700 500 | 2.000 9.000 6.000 6.000 5.000 8.000 4.000 9.000 28.650 9.000 | 7.500 4.100 2.000 2.000 2.300 2.000 1.950 4.100 7.000 6.400 | 10.000 14.100 9.700 9.800 7.900 12.200 6.950 15.100 39.350 15.900 |
| | Jumlah Sulawesi Selatan | 15.000 | 86.650 | 39.350 | 141.000 |
| III | Sulawesi Barat 1. Polewali Mandar 2. Mamasa 3. Majene 4. Mamuju 5. Mamuju Utara | 8.000 1.000 2.900 5.500 2.500 | 30.250 4.000 6.000 30.000 7.000 | 8.000 3.000 2.000 8.900 6.550 | 46.250 8.000 10.900 44.400 16.050 |
| | Jumlah Sulawesi Barat | 19.900 | 77.250 | 28.450 | 125.600 |
| IV | Sulawesi Tenggara 1. Konawe 2. Kolaka 3. Kolaka Utara 4. Konawe Selatan 5. Muna | 2.100 3.900 3.600 1.400 1.000 | 6.000 20.000 18.500 3.000 2.500 | 5.000 14.600 14.300 2.000 2.000 | 13.100 38.500 36.400 6.400 5.500 |
| | Jumlah Sulawesi Tenggara | 12.000 | 50.000 | 37.900 | 99.900 |
| V | Nusa Tenggara Timur 1. Sikka 2. Ende | 750 750 | 1.250 1.250 | 3.000 3.000 | 5.000 5.000 |
| | Jumlah Nusa Tenggara Timur | 1.500 | 2.500 | 6.000 | 10.000 |
| VI | Bali 1. Tabanan 2. Jembrana | 3.000 2.000 | - - | 2.000 1.000 | 5.000 3.000 |
| | Jumlah Bali | 5.000 | - | 3.000 | 8.000 |
| VII | Maluku 1. Seram Bagian Barat 2. Buru | 2.500 2.500 | - - | 2.500 2.500 | 5.000 5.000 |
| | Jumlah Maluku | 5.000 | - | 5.000 | 10.000 |
| VIII | Papua Barat 1. Manokwari 2. Sorong | - 1.000 | - - | 3.200 800 | 3.200 1.800 |
| | Jumlah Papua Barat | 1.000 | - | 4.000 | 5.000 |
| IX | Papua 1. Yapen 2. Jayapura 3. Sarmi 4. Keerom | 1.500 1.700 700 700 | 500 800 500 400 | 800 1.100 800 500 | 2.800 3.600 2.000 1.600 |
| | Jumlah Papua | 4.600 | 2.200 | 3.200 | 10.000 |
| | Total | 70.000 | 235.000 | 145.000 | 450.000 |
Sementara itu, Dirjen Perkebunan secara rinci menjelaskan tujuan dan tolok ukur keberhasilan gerakan, yaitu : - Meningkatnya produktivitas kakao dilokasi gerakan dari rata-rata 690 kg/ha/th menjadi 1,5 ton/ha/th.
- Meningkatnya mutu kakao yang dihasilkan sesuai SNI.
- Meningkatnya produksi kakao di lokasi gerakan dari 310.500 ton/th menjadi 675.000 ton/th (meningkat 217%).
- Meningkatnya pendapatan petani di lokasi gerakan dari Rp 13.800.000 /ha/th menjadi Rp 30 juta/ha/th
- Meningkatnya uang yang beredar di lokasi gerakan dari Rp 6,2 triliyun menjadi Rp 13,5 triliyun (meningkat 217%).
- Terpenuhinya bahan baku untuk industri kakao dalam negeri.
Meningkatnya penerimaan devisa negara di lokasi gerakan dari US$ 589,9 juta menjadi US$ 1.485 juta atau meningkat 252% (e&p-djbun). |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar